PERKEMBANGAN
PEREKONOMIAN DI INDONESIA DARI MASA PENJAJAHAN SAMPAI MASA REVOLUSI
Kelas 1EB22
DELLA
AUDIA
(22213143)
DIMITRI DEANNAZ
P (22213533)
INDRI
KRISTIANI
(24213404)
RERE TRESHA
PUSPITO (27213418)
ROSSY RIZKY
FADLY
(28213104)
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Persoalan-persoalan ekonomi pada hakekatnya adalah masalah transformasi
atau pengolahan alat-alat/sumber pemenuh/pemuas kebutuhan, yang berupa faktor-
faktor produksi yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam dan keterampilan
(skill) menjadi barang dan jasa.
Seperti yang kita ketahui bahwa yang menentukan bentuk suatu sistem ekonomi
adalah lembaga-lembaga, khususnya lembaga ekonomi yang menjadi perwujudan atau
realisasi falsafah tersebut.
Pergulatan pemikiran tentang sistim ekonomi apa yang sebaiknya di
diterapkan Indonesia telah dimulai sejak Indonesia belum mencapai
kemerdekaannya. Sampai sekarang pergulatan pemikiran tersebut masih terus
berlangsung.
Bung Hatta selain sebagai tokoh Proklamator bangsa Indonesia, juga dikenal
sebagai perumus pasal 33 UUD 1945. Bung Hatta menyusun pasal 33 didasari
pada pengalaman pahit bangsa Indonesia yang selama berabad-abad dijajah oleh
bangsa asing yang menganut sitem ekonomi liberal-kapitalistik. Penerapan sistem
ini di Indonesia telah menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan, oleh karena
itu menurut Bung Hatta sistem ekonomi yang baik harus berasaskan kekeluargaan.
B. Rumusan Masalah
1. Sistem
Ekonomi apa yang dianut oleh Indonesia?
2. Bagaimana
sistem ekonomi Indonesia pada masa penjajahan sampai masa revolusi?
3. Apa
latar belakang Sistem Ekonomi Indonesia?
C. Tujuan
1. Mengetahui
perkembangan sistem ekonomi di Indonesia dari masa penjajahan sampai revolusi
2. Mengetahui
perbedaan dari setiap sistem ekonomi di Indonesia dari masa penjajahan sampai
revolusi
3. Mengetahui
pengaruh perkembangan Ekonomi
4. Mengetahui
sebab akibat yang ditimbulkan dari penerapan Ekonomi nya
5. Menambah
wawasan mengenai sistem ekonomi di Indonesia
PEMBAHASAN
1. PENGERTIAN SISTEM
PEREKONOMIAN
Sistem
perekonomian adalah sekumpulan sistem yang saling berkaitan dan saling
mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan yang
digunakan oleh suatu negara untuk mengatur faktor produksi yang dimilikinya
baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Dalam beberapa
sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam
sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah.
2. PERKEMBANGAN SISTEM PEREKONOMIAN DI INDONESIA
Sistem Perekonomian Indonesia Masa
Penjajahan
Ø Sistem Perekonomian Indonesia Masa
Pendudukan Belanda
Pada masa penjajahan
indonesia menerapkan sistem perekonomian monopolis.dimana setiap kegiatan
perekonomian dijalankan sesuai penguasa perdaganngan Indonesia saat itu. VOC
adalah lembaga yang menguasai perdagangan Indonesia saat itu. Pada masa VOC
berkuasa mereka menerapkan peraturan dan strategi agar mereka tetap menguasai
perekonomian Indonesia. Peraturan-peraturan yang ditetapkan VOC seperti
verplichte leverentie (kewajiban meyerahkan hasil bumi pada VOC ) dan
contingenten (pajak hasil bumi) dirancang untuk mendukung monopoli itu.
Disamping itu, VOC juga menjaga agar harga rempah-rempah tetap tinggi, antara
lain dengan diadakannya pembatasan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh
ditanam penduduk, pelayaran Hongi dan hak extirpatie (pemusnahan tanaman yang
jumlahnya melebihi peraturan). Semua aturan itu pada umumnya hanya diterapkan
di Maluku yang memang sudah diisolasi oleh VOC dari pola pelayaran niaga
samudera Hindia.
Sejak VOC di bubarkan tahun 1799,
perkembangan perekonomian bangsa Belanda mengalami masa yang sangat suram.
Mundurnya kegiatan ekonomi bangsa Belanda pada masa itu di sebabkan karena
negeri Belanda menjadi anggota koalisi untuk menghadapi pemerintah Napoleon
Bonaparte dari Perancis. Untuk mengatasi ekonomi negara seperti ini, pemerintah
kolonial mencoba untk menggali potensi Indonesia melalui pelaksanaan tanam
paksa.
Setelah tanam paksa di hapuskan, sistem
ekonomi yang di terapkan oleh pemerintah kolonial Belanda bersifat liberal dan
mengembangkan sistem ekonomi kapitalisme.
Perkembangan Ekonomi Swasta Asing
Pengusaha Swasta Belanda maupun
orang-orang Eropa lainnya, lebih banyak mengusahakan perkebunan-perkebunan
dengan tanaman yang laku di pasar Eropa. Selain itu , juga banyak yang terjuan
dalam bidang pertambangan. Sementara orang Timur Asing yang terjuan dalam
bidang perekonomian di antaranya sebagai pedagang kelontong dan menguasai
pusat-pusat perekonomian yang di anggap strategis seperti mengontak pasar
kepada pemerintahan kolonial belanda, sehingga setiap orang yang memasuki
pasar, baik sebagai pedagang dan pembeli harus membayar sewa masuk.
Perkembangan Ekonomi Masyarakat di
Berbagai Daerah
Ekonomi masyarakat di berbagai daerah
sulit untuk berkembang ke arah kemajuan, karena masyarakat tersebut hanya
sebagai buruh atau tenaga kerja kasar dengan menerima upah yang sangat rendah.
Pengaruh Perkembangan Ekonomi
•
Perdagangan :
Pada masa pemerintahan kolinial Belanda, kegiatan dagang dikuasai oleh
pengusaha-pengusaha swasta asing.
• Pertanian dan
perikanan : Pada masa kolonial banyak masyarakat Indonesia
bergerak dalam bidang pertanian dan perikanan. Namun hasil pertanian dan
perikanannya sering tidak dapat mereka nikmati karena diramoas oleh pemerintah
kolonial Belanda.
• Industri dan
Infrastruktur : pemerintahan belanda juga membangun
infrastruktur seperti irigasi, jalan raya, jembatan, jalan kereta api untuk
menunjang kelancara pengangkutan hasil-hasil perusahaan perkebunan dari daerah
pedalaman ke daerah pantai atau pelabuhan yang akan meneruskan ke dunia luar.
Ø Sistem Perekonomian Indonesia Masa
Pendudukan Inggris
Inggris berusaha
merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh
Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak tanah). Selain itu, dengan landrent,
maka penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris
atau yang diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah
jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi
daerah pemasaran produk dari negara penjajah.
Akan tetapi, perubahan yang cukup
mendasar dalam perekonomian ini sulit dilakukan, dan bahkan mengalami di Hindia
Belanda. Sebab-sebabnya antara lain :
a. Masyarakat Hindia Belanda pada
umumnya buta huruf dan kurang mengenal uang, apalagi
untuk menghitung luas tanah yang kena pajak.
b. Pegawai pengukur tanah dari Inggris
sendiri jumlahnya terlalu sedikit.
c. Kebijakan ini kurang didukung
raja-raja dan para bangsawan, karena Inggris tak mau mengakui suksesi jabatan
secara turun-temurun.
Ø Sistem Perekonomian Indonesia Masa
Pendudukan Jepang
Pemerintah
militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi
mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Sebagai akibatnya,
terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat.
Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan,
karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak
jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama. Impor dan ekspor
macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan
impor.
Seperti ini lah sistem sosialis ala bala
tentara Dai Nippon. Segala hal diatur oleh pusat guna mencapai kesejahteraan
bersama yang diharapkan akan tercapai seusai memenangkan perang Pasifik.
Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde
Lama
Pada masa awal
kemerdekaan perekonomian Indonesia amatlah buruk antara lain disebabkan oleh
inflasi yang sangat tinggi karena pada saat itu indonesia menggunakan 4 mata
uang, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda,
dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima
AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan
berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober
1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang
Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter,
banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga penyebab
lain adalah adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk
menutup pintu perdagangan luar negri RI, kosongnya kas negara akibat
penjajahan, eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
Ø Perekonomian Indonesia Pada Masa
Demokrasi Liberal
Masa ini disebut masa liberal, karena
dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal.
Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang
menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah
dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina.
Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang
baru merdeka.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk
mengatasi masalah ekonomi, antara lain :
a) Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan
nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar
agar tingkat harga turun.
b) Program Benteng (Kabinet Natsir),
yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional
agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang
tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta
memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat
berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal,
karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing
dengan pengusaha non-pribumi.
c) Nasionalisasi De Javasche Bank
menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan
fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
d) Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali
Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan
kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi
diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah
menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini
tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman,
sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
e) Pembatalan sepihak atas hasil-hasil
KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha
Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum
bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.
Ø Perekonomian Indonesia Pada Masa
Demokrasi Terpimpin
Sebagai akibat dari
dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi
terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme
(segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan
membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi
(Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil
pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia,
antara lain :
a) Devaluasi yang diumumkan pada 25
Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut : Uang kertas pecahan Rp 500
menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan
di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
b) Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon)
untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam
pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia.
Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.
c) Devaluasi yang dilakukan pada 13
Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang
rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di
masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka
tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka
inflasi.
Kegagalan-kegagalan dalam berbagai
tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat
pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang
dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan
Malaysia dan negara-negara Barat. ini juga salah satu konsekuensi dari pilihan
menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia
berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang
lain. Sehingga pada masa itu sistem yang dipergunakan masih belum cukup efektif
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, malah memunculkan beberapa
masalah baru.
Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde
Baru
Setelah jatuhnya masa pemerintahan
presiden Soekarno dan digantikan oleh presiden Soeharto, Pada masa ini
perbaikan di bidang ekonomi dan politik adalah prioritas utama. Program pemerintahan
saat itu berorientasi pada usaha mengontrol laju inflasi yang menjadi warisan
dari pemerintahan sebelumnya, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan
kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada
awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun.
Setelah melihat pengalaman masa lalu,
dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing
dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka
dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi
pancasila. Ini merupakan praktek dari salah satu teori Keynes tentang campur
tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam
kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan
sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini
adalah awal era Keynes di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah mulai
berkiblat pada teori-teori Keynesian.
Kebijakan ekonominya diarahkan pada
pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan
pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja,
kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran
pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum
pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang
disebut Pelita (Pembangunan lima tahun).
Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia
berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator
kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka
kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga
berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB
dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah.
Pada awal pemerintahannya usaha – usaha
yang dilakukan sangat berhasil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun
dibalik itu dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan
hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar
golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam,
serta penumpukan utang luar negeri. Disamping itu, pembangunan menimbulkan
konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan
hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik,
ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh.
Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global,
Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara
drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai
kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.
Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde
Reformasi
Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang
mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam
bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan
stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun,
belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari
keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru
harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme),
pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs
rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan
kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh
presiden Megawati.
Ø Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masalah-masalah yang mendesak untuk
dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan
yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
a) Meminta penundaan pembayaran utang
sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan
pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
b) Kebijakan privatisasi BUMN.
Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan
tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik
dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan
ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi,
karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Di masa ini juga direalisasikan
berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan
konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak
investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu
jalannya pembangunan nasional.
Ø Masa Kepemimpinan Susilo Bambang
Yudhoyono
Kebijakan kontroversial pertama presiden
Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga
BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran
subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta
bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu
menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT)
bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan
pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
Kebijakan yang ditempuh untuk
meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur
massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing
dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya
Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang
mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Menurut Keynes, investasi merupakan
faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan
pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor,
terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan.
Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan
kerja juga akan bertambah.
Pada pertengahan bulan Oktober 2006 ,
Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS.
Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF
dalam menentukan kebijakan dalam negri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada
luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi
antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat
dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret
2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran
kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka
menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada
turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga
menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena
inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya
mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri
masih kurang kondusif.
Sistem ekonomi Indonesia sebagai sintesa
kapitalisme dan sosialisme
Menurut beberapa pengamat sistem perekonomian
Indonesia merupakan percampuran antara sistem kapitalisme dan sosialisme,namun
bukan berarti menyingkirkan aspek – aspek lain yang membangun sistem
perekonomian Indonesia. Dengan mengadopsi kebaikan – kebaikan yang ada pada 2
sistem tersebut maka terbentuklah sistem perekonomian dindonesia yang disebut
sistem ekonomi pancasila. Tentunya dalam pembentukannya ada bongkar-pasang
untuk mendapatkan kesesuaian. Individualisme vs kolektivisme. Dengan memadukan
dua unsur ini maka yang ada dalam sistem Indonesia adalah bukan individualisme
dan bukan pula kolektivisme. Dalam perekonomian Indonesia ada individualisme,
namun karena telah di batasi kolektivisme maka individualisme ini tidak
segarang aslinya. Sentralisai dan swastanisai. Peran negara dalam sistem
perekonomian Indonesia memang sentral, namun hal itu tidak menjadikannya
seperti sentralisme yang ada di negara-negara sosialisme, lagi-lagi hal ini
karena hasil sintesa antara individulisme dan kolektivisme.
PENUTUP
Kesimpulan
Kesimpulan dari sejarah
sistem perekonomian di Indonesia sejak zaman sejarah hingga reformasi adalah
1. Semakin Meningkatnya Mutu Perekonomian Di Indonesia, terdapat inflasi naik
turunnya perekonomian di Indonesia
2. Dilihat dari latar belakang sejarah, Indonesia menganut sistem Ekonomi yang
berasaskan kekeluargaan .
3. Dasar sistem ekonomi Indonesia dimuat dalam UUD 1945 pasal 33
4. Seiring perkembangan zaman, sistem ekonomi di Indonesia condong ke Barat
5. Perekonomian di Indonesia cenderung berubah-ubah dari setiap pemimpin yang
memimpin Negara.
Daftar Pustaka :
http://andreaspaka.wordpress.com/2011/04/13/sistem-ekonomi-indonesia-orlam-orba-%E2%80%93-reformasi/
