Rossy Rizky Fadly

Rabu, 11 Juni 2014

PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

KELAS : 1EB22

Disusun Oleh :

v Della Audia 22213143

v Indri Kristiani 24213404

v Rossy Rizky Fadly 28213104

v Rere Tresha 27213418

v Dimitri Deannaz Perdani 22213533

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul “PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA”.

Penulisan makalah merupakan salah satu tugas kelompok yang diberikan dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.

Dalam penulisan makalah ini penulis merasa masih banyak kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini.

Bekasi, 11 JUNI 2014

Tim Penulis

BAB I

LATAR BELAKANG

Didunia ini kita mengenal adanya istilah “Negara maju” dan “Negara Berkembang”, keduanya dapat ditinjau dari segi taraf hidup yang dicapai masyarakat di Negara tersebut. Yang dimaksud Negara maju adalah Negara yang sudah efektif menggunakan teknologi modern pada sebagian besar faktor produksi dan kekayaan alamnya, serta perhatian masyarakatnya lebih menekan kepada masalah-masalah konsumsi dan kesejahteraan, tidak lagi kepada masalah produksi. Sedangkan Negara berkembang adalah Negara pada masa transisi dimana suatu masyarakat telah mempersiapkan dirinya atau dipersiapkan dari luar, untuk mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang.

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang ada di dunia. Masalah yang di hadapi Indonesia untuk mencapai kemakmuran sehingga menjadi sebuah Negara maju masih terus dihadapi, meskipun telah melewati kurang lebih enam dekade tapi perjalanan lepas landas masi diambang pintu.

Ini merupakan tantangan untuk Indonesia agar tetap menyatukan tekad menuju visi Negara. Sebagai warga Negara Indonesia kita berhak memiliki keinginan untuk hidup yang makmur dan berkewajiban menjalankan segala kebijakan yang ada untuk mewujudkan hak kita.

Dalam pencapaian hak tersebut, kebijakan yang ditetapkan harus dijalankan. Salah satu kebijakan pemerintah adalah Keluarga Berencana. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia merupakan satu dari faktor-faktor penghambat menuju keselarasan dengan Negara maju. Keluarga berencana merupakan bagian dalam pembatasan pertumbuhan penduduk.

Dalam tulisan ini, saya membahas mengenai pentingnya KB untuk mengatasi tingkat pertumbuhan yang tinggi di Indonesia.

Pada dasarnya program Keluarga Berencana (KB) adalah program pemerintah untuk menahan/menekan tingginya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Atau dengan kata lain menstabilkan jumlah penduduk dengan jumlah makanan (kekayaan) yang tersedia. Tingginya pertumbuhan penduduk yang tidak dibarengi dengan tingginya pertumbuhan kekayaan tentu akan berdampak tidak baik, karena akan ada penduduk yang tidak mendapat kekayaan tersebut.

BAB II

RUMUSAN MASALAH

Dalam keadaan sesak karena harus berbagi udara, tempat, makan, dan lainya dengan jutaan orang di Indonesia, merupakan wujud nyata yang masih dan terus terjadi apabila masalah ini tidak teratasi dengan baik. Masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah,

Apakah KB dapat mengatasi masalah pertumbuhan penduduk di Indonesia?

Hipotesa

KB(Keluarga Berencana) adalah kebijakan yang tepat, agar dapat menahan laju pertumbuhan, dengan begitu akan merubah keadaan di Indonesia, misalnya tidak ada lagi pengangguran akibat jumlah pekerja lebih besar dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.

Landasan Teori

Keadaan Negara berkembang memiliki ciri-ciri dimana merupakan masalah yang dihadapi dalam pencapaian menuju Negara maju. Ciri-ciri tersebut secara umum sebagai berikut:

Tingkat kemakmuran relative rendah.
Produktivitas pekerja sangat rendah.
Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi.
Kegiatan ekonomi bersifat dualitis.
Bahan mentah merupakan ekspor terpenting.

BAB III

PEMBAHASAN

Dilandasi teori ciri-ciri umum Negara berkembang, pada point ketiga mengenai tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, kita dapat langsung mengambil kesimpulan, bahwa inilah keadaan Negara Indonesia kita.

Jika tidak ADA program KB, Indonesia terancam mengalami ledakan penduduk. Soalnya, rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Indonesia masih cukup tinggi. Tanpa KB, pada tahun 2020, penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai 261 juta jiwa.

Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief menyatakan, Indonesia harus segera mengerem laju pertumbuhan penduduk. Maklum, saat ini laju pertumbuhan penduduk Indonesia memang cukup tinggi, yakni 2,6 juta jiwa per tahun. “Jika ini tidak diatasi, maka 10 tahun lagi Indonesia akan mengalami ledakan penduduk,”.

Pada tahun 2009 jumlah penduduk di Indonesia sekitar 230,6 juta jiwa. Tanpa KB, 11 tahun lagi atau pada 2020, penduduk Indonesia akan mencapai 261 juta manusia.

Tetapi jika KB berhasil menekan angka laju pertumbuhan 0,5% per tahun, maka jumlah penduduk 2020 hanya naik menjadi sekitar 246 juta jiwa. Ini berarti KB bisa menekan angka kelahiran sebanyak 15 juta jiwa dalam 11 tahun, atau 1,3 juta jiwa dalam setahun.

i. Keadaan penduduk di Indonesia

Jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2009 sekitar 230,6 juta jiwa, ini merupakan jumlah yang tidak sedikit. 58% penduduk Indonesia menetap di pulau Jawa, 21% di pulau Sumatra, dan sisanya tersebar diseluruh bagian Indonesia lainnya.

ii. Keadaan setelah dijalankannya program Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana (KB) sampai akhir Desember 2009, telah berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,14 persen pertahun.

iii. Kegiatan yang menunjang program KB

Menekan umur perkawinan. Dengan mengontrol usia minimum dalam pernikahan, dengan menahan pernikahan dini maka rantang waktu dan tingkat peluang melahirkan anak banyak lebih sedikit. Penundaan usia kawin masa reproduksi seorang perempuan akan lebih dipersempit, sehingga kemungkinan untuk melahirkan anak yang banyak menjadi lebih kecil. Sedangkan perkawinan pada usia muda cenderung akan memperbesar kemungkinan melahirkan lebih banyak apabila tidak disertai dengan pemakaian alat kontrasepsi.

Penyuluhan kepada generasi muda agar lebih sensitive dengan pertumbuhan penduduk dimasa mendatang. Sehingga menciptakan rasa kekhawatiran jika keadaan terus meningkat. Pengenalan alat kontrasepsi untuk para keluarga di Indonesia.

iv. Program KB dengan tingkat pembangunan di Indonesia

Karena tingkat penduduk di Indonesia besar, maka APBN Negara meningkat untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Maka dengan mengerem tingkat ini, dibuthkan sosuli berupa pengaturan tingkat pertumbuhan penduduk.

· Pengangguran dimana-mana. Meningkatanya penduduk di Indonesia tidak seimbang dengan kebutuhan sumbar daya manusia di Indonesia sendiri. Sehingga banyak yang tidak mendapat peluang untuk dapat bekerja. KB dapat diharapkan menyesuaikan kebutuhan SDM dengan SDM yang tersedia.

· Kemiskinan, pendapatan yang 0 bagi pengangguran akan meningkatakan jumlah kemiskinan di Indonesia. Sehingga kurangnya pendidikan, kesehatan, bahkan keamanan. Dengan program KB yang dijalankan menjauhkan keperluan pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang tidak terjangkau, sehingga akan lebih ringan.

v. Hambatan dalam program KB.

· Bagi beberapa masyarakat di Indonesia beranggapan bahwa cari makan saja susah apa lagi harus datang kedokter untuk melakukan kegiatan sebagai keluarga berencana. Ini karena biaya kesehatan yang mahal, meskipun telah dikenal bahwa ada kartu jaminan kesehatan untuk orang yang kurang mampu, tapi belum juga terlaksana dengan baik.

· Selain percaya pada pemerintah, kita juga tahu bahwa adanya kebudayaan. Kebudayaan hasil turun temurun yang kiranya kurang rasional, kepercayaan bahwa banyak anak banyak pula rezeki. Ini tidak rasional, semakin banyaknya tanggungan, semakin besar tanggung jawab untuk memenuhi tanggungan. Jika diadakannya arahan langsung maka lebih mudah menciptakan masyarakat yang lebih berpikir modern. Suatu kebudayaan baru dapat diterima jika kebudayaan baru itu dapat memberikan manfaat dan pemberi kebudayaan baru mampu mensosialisasikannya dengan baik.

· Beberapa masyarakat di Indonesia masi kurang pendidikan padahal beberapa sekolah negeri di Indonesia telah memberikan keringanan. Karena sosialisasi ke orang yang berada di taraf rendah kurang, maka banyak orang takut tertipu.

Analisis Ekonomi

Program KB baik di Indonesia maupun kebanyakan negara-negara lain di dunia, semuanya dilakukan sebagai program untuk mengentaskan kemiskinan. Semua negara-negara tersebut memandang adanya hubungan erat antara kemiskinan dengan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali.

Adalah Thomas Robert Malthus tokoh utama yang berpendapat adanya hubungan erat antara kemiskinan dengan pertumbuhan penduduk. Dan kemudian pendapat ini diikuti oleh hampir seluruh pemerintah di dunia sebagai pemegang kebijakan terhadap rakyatnya, termasuk Indonesia. Adapun Malthus adalah tokoh ekonomi dari aliran Klasik dalam sistem ekonomi Kapitalisme/Liberalisme, adapun tokoh ekonomi aliran Klasik lainnya adalah Adam Smith, JB. say, David Ricardo dan John Stuart Mill.

Malthus berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk berdasarkan deret ukur, sedangkan pertumbuhan makanan (kekayaan) berdasarkan deret hitung. Pertumbuhan penduduk berdasarkan deret ukur, sebab menurut Malthus dari seseorang saat melahirkan anak, jumlahnya menjadi dua, dan dari dua orang tadi masing-masing akan dapat melahirkan manusia pula, sehingga kini jumlahnya menjadi empat, dan seterusnya. Sedangkan pertumbuhan produksi makanan hanya akan berdasarkan deret hitung. Atau bisa kita lihat pada table berikut:

Pertumbuhan Penduduk	1	2	4	8	16	32	64	128	Dst.
Pertumbuhan Makanan	1	2	3	4	5	6	7	8	Dst.

Tabel diatas menggambarkan ramalan Malthus, Malthus membuat ramalan bahwa jumlah populasi akan mengalahkan pasokan makanan, yang menyebabkan berkurangnya jumlah makanan per orang. Pada saat jumlah penduduk berjumlah 1 dan 2 orang makanan yang tersedia masih bisa mencukupi, namun saat penduduk berjumlah 4 makanan yang tersedia hanya berjumlah 3, dengan demikian ada 1 orang yang tidak mendapatkan makanan. Apalagi saat penduduk berjumlah 128, makanan yang tersedia hanya 8, dengan begitu ada 120 orang yang tergolong miskin akibat tidak mendapat makanan tersebut. Demikianlah pandangan Kapitalisme terhadap problem ekonomi, yaitu Scarcity (Kelangkaan). Banyaknya orang miskin dianggap seagai akibat dari langkanya kekayaan atau jumlah makanan yang tersedia di muka bumi.

Dari persoalan diatas Malthus memberikan 2 buah solusi, pertama dengan menahan/menekan laju pertumbuhan penduduk yang berdasar deret ukur tadi dengan program KB, agar berjalan seiringan dengan pertumbuhan makanan yang berdasar deret hitung, atau Kedua, menggenjot pertumbuhan makanan agar mampu mengiringi pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan pendapatan Nasional. Atau kedua cara tersebut digunakan secara bersamaan, dan inilah yang dipakai pemerintah Indonesia.

Penjelasan diatas dapat mengklaim bahwa pemerintah Indonesia berfaham ekonomi Kapitalisme, sebab pemerintah menganggap tingginya angka kemiskinan disebabkan oleh langkanya kekayaan atau jumlah makanan yang tersedia akibat pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat, sehingga tidak mampu dikejar oleh perttumbuhan makanan.

Analisis Politik

Walaupun program KB berasal dari Thomas Robert Malthus yang tidak lain berasal dari bangsa Eropa, namun di negara-negara Eropa dapat dikatakan tidak ada yang mengambil kebijakan program tersebut. Kebalikannya, pemerintah di negara-negara tersebut lebih cenderung untuk mendorong rakyatnya agar dapat memperbanyak anak, meskipun angka pengangguran/kemiskinannya tidak jauh berbeda dengan yang menimpa bangsa Indonesia, yaitu mendekati 10%, seperti Inggris dan Yunani. Kecenderugan negara-negara eropa dalam mendorong rakyatnya memperbanyak anak, lebih disebabkan karena mereka merasa adanya krisis regenerasi yang melanda negerinya. Baik disebabkan oleh sistem sosial free sex baik heterosex maupun homosex, atau yang lainnya.

BAB IV

PENUTUP

i. Kesimpulan

Keadaan tingkat kematian berkurang dan pada saat yang sama tingkat kehidupan berkurang, atau tingkat kematian stabil tapi tingkat kehidupan meningkat. Ketidakstabilan yang terjadi seperti ini yang akhirnya tingkat kelahiran melonjak.

Keadaan tingkat penduduk di Indonesia menjadi alasan mengapa Indonesia masi dalam taha pra syrat berkembang. Tingkat penduduk yang tinggi mempengaruhi pendapatan perkapita, APBN di Indonesia. Keadaan akan lebih buruk jika program KB tidak dijalankan. Dengan tingkat penduduk yang stabil, maka pendapatan perkapita meningkat, dan APBN stabil, lalu kemakmuran penduduk di Indonesia menjadi baik akhirnya Indonesia dapat menjadi Negara maju.

Meskipun belum maksimal kinerja program ini, tapi inilah jalan menuju pengatasan tingkat penduduk di Indonesia.

ii. Saran

Pemerintah seharusnya lebih menekankan pengaruh dari tingkat penduduk kepada masyarakat umum. Pendidikan harap dipertimbangkan sehingga pengetahuan akan lebih luas. Persediaan lapangan pekerjaan diperbanyak, untuk mengatasi masalah tingkat penduduk ini sebelum menurunkan tingkat penduduk di Indonesia. Untuk kelompok penduduk yang tergolong miskin, dimana seluruh pengeluaran rumah tangganya masih berfokus pada konsumsi makanan, diharapkan pemerintah turun tangan dengan memberikan fasilitas KB secara Cuma-Cuma sehingga tidak akan memperburuk kondisi mereka sebagai akibat kelahiran yang tidak terkontrol.

Bukan hanya pemerintah yang berperan, kita sebagai anggota masyarakat Indonesia turut ambil peran dalam drama pembanguna ekonomi di Indonesia

BAB V

DAFTAR PUSTAKA

http://ekonomipolitikislam.blogspot.com/2011/11/program-keluarga-berencana-kb-dalam.html

http://muzanti.blogspot.com/2011/04/keluarga-berencana.html

Anggraini Yetti., et al. Pelayanan Keluarga Berencana, 2012

Sabtu, 22 Maret 2014

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA DARI MASA PENJAJAHAN SAMPAI MASA REVOLUSI

Kelas 1EB22

DELLA AUDIA (22213143)

DIMITRI DEANNAZ P (22213533)

INDRI KRISTIANI (24213404)

RERE TRESHA PUSPITO (27213418)

ROSSY RIZKY FADLY (28213104)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan-persoalan ekonomi pada hakekatnya adalah masalah transformasi atau pengolahan alat-alat/sumber pemenuh/pemuas kebutuhan, yang berupa faktor- faktor produksi yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam dan keterampilan (skill) menjadi barang dan jasa.

Seperti yang kita ketahui bahwa yang menentukan bentuk suatu sistem ekonomi adalah lembaga-lembaga, khususnya lembaga ekonomi yang menjadi perwujudan atau realisasi falsafah tersebut.

Pergulatan pemikiran tentang sistim ekonomi apa yang sebaiknya di diterapkan Indonesia telah dimulai sejak Indonesia belum mencapai kemerdekaannya. Sampai sekarang pergulatan pemikiran tersebut masih terus berlangsung.

Bung Hatta selain sebagai tokoh Proklamator bangsa Indonesia, juga dikenal sebagai perumus pasal 33 UUD 1945. Bung Hatta menyusun pasal 33 didasari pada pengalaman pahit bangsa Indonesia yang selama berabad-abad dijajah oleh bangsa asing yang menganut sitem ekonomi liberal-kapitalistik. Penerapan sistem ini di Indonesia telah menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan, oleh karena itu menurut Bung Hatta sistem ekonomi yang baik harus berasaskan kekeluargaan.

B. Rumusan Masalah

1. Sistem Ekonomi apa yang dianut oleh Indonesia?

2. Bagaimana sistem ekonomi Indonesia pada masa penjajahan sampai masa revolusi?

3. Apa latar belakang Sistem Ekonomi Indonesia?

C. Tujuan

1. Mengetahui perkembangan sistem ekonomi di Indonesia dari masa penjajahan sampai revolusi

2. Mengetahui perbedaan dari setiap sistem ekonomi di Indonesia dari masa penjajahan sampai revolusi

3. Mengetahui pengaruh perkembangan Ekonomi

4. Mengetahui sebab akibat yang ditimbulkan dari penerapan Ekonomi nya

5. Menambah wawasan mengenai sistem ekonomi di Indonesia

PEMBAHASAN

1. PENGERTIAN SISTEM PEREKONOMIAN

Sistem perekonomian adalah sekumpulan sistem yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur faktor produksi yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah.

2. PERKEMBANGAN SISTEM PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Sistem Perekonomian Indonesia Masa Penjajahan

Ø Sistem Perekonomian Indonesia Masa Pendudukan Belanda

Pada masa penjajahan indonesia menerapkan sistem perekonomian monopolis.dimana setiap kegiatan perekonomian dijalankan sesuai penguasa perdaganngan Indonesia saat itu. VOC adalah lembaga yang menguasai perdagangan Indonesia saat itu. Pada masa VOC berkuasa mereka menerapkan peraturan dan strategi agar mereka tetap menguasai perekonomian Indonesia. Peraturan-peraturan yang ditetapkan VOC seperti verplichte leverentie (kewajiban meyerahkan hasil bumi pada VOC ) dan contingenten (pajak hasil bumi) dirancang untuk mendukung monopoli itu. Disamping itu, VOC juga menjaga agar harga rempah-rempah tetap tinggi, antara lain dengan diadakannya pembatasan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam penduduk, pelayaran Hongi dan hak extirpatie (pemusnahan tanaman yang jumlahnya melebihi peraturan). Semua aturan itu pada umumnya hanya diterapkan di Maluku yang memang sudah diisolasi oleh VOC dari pola pelayaran niaga samudera Hindia.

Sejak VOC di bubarkan tahun 1799, perkembangan perekonomian bangsa Belanda mengalami masa yang sangat suram. Mundurnya kegiatan ekonomi bangsa Belanda pada masa itu di sebabkan karena negeri Belanda menjadi anggota koalisi untuk menghadapi pemerintah Napoleon Bonaparte dari Perancis. Untuk mengatasi ekonomi negara seperti ini, pemerintah kolonial mencoba untk menggali potensi Indonesia melalui pelaksanaan tanam paksa.

Setelah tanam paksa di hapuskan, sistem ekonomi yang di terapkan oleh pemerintah kolonial Belanda bersifat liberal dan mengembangkan sistem ekonomi kapitalisme.

Perkembangan Ekonomi Swasta Asing

Pengusaha Swasta Belanda maupun orang-orang Eropa lainnya, lebih banyak mengusahakan perkebunan-perkebunan dengan tanaman yang laku di pasar Eropa. Selain itu , juga banyak yang terjuan dalam bidang pertambangan. Sementara orang Timur Asing yang terjuan dalam bidang perekonomian di antaranya sebagai pedagang kelontong dan menguasai pusat-pusat perekonomian yang di anggap strategis seperti mengontak pasar kepada pemerintahan kolonial belanda, sehingga setiap orang yang memasuki pasar, baik sebagai pedagang dan pembeli harus membayar sewa masuk.

Perkembangan Ekonomi Masyarakat di Berbagai Daerah

Ekonomi masyarakat di berbagai daerah sulit untuk berkembang ke arah kemajuan, karena masyarakat tersebut hanya sebagai buruh atau tenaga kerja kasar dengan menerima upah yang sangat rendah.

Pengaruh Perkembangan Ekonomi

• Perdagangan : Pada masa pemerintahan kolinial Belanda, kegiatan dagang dikuasai oleh pengusaha-pengusaha swasta asing.

• Pertanian dan perikanan : Pada masa kolonial banyak masyarakat Indonesia bergerak dalam bidang pertanian dan perikanan. Namun hasil pertanian dan perikanannya sering tidak dapat mereka nikmati karena diramoas oleh pemerintah kolonial Belanda.

• Industri dan Infrastruktur : pemerintahan belanda juga membangun infrastruktur seperti irigasi, jalan raya, jembatan, jalan kereta api untuk menunjang kelancara pengangkutan hasil-hasil perusahaan perkebunan dari daerah pedalaman ke daerah pantai atau pelabuhan yang akan meneruskan ke dunia luar.

Ø Sistem Perekonomian Indonesia Masa Pendudukan Inggris

Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak tanah). Selain itu, dengan landrent, maka penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah.

Akan tetapi, perubahan yang cukup mendasar dalam perekonomian ini sulit dilakukan, dan bahkan mengalami di Hindia Belanda. Sebab-sebabnya antara lain :

a. Masyarakat Hindia Belanda pada umumnya buta huruf dan kurang mengenal uang, apalagi untuk menghitung luas tanah yang kena pajak.

b. Pegawai pengukur tanah dari Inggris sendiri jumlahnya terlalu sedikit.

c. Kebijakan ini kurang didukung raja-raja dan para bangsawan, karena Inggris tak mau mengakui suksesi jabatan secara turun-temurun.

Ø Sistem Perekonomian Indonesia Masa Pendudukan Jepang

Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Sebagai akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama. Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor.

Seperti ini lah sistem sosialis ala bala tentara Dai Nippon. Segala hal diatur oleh pusat guna mencapai kesejahteraan bersama yang diharapkan akan tercapai seusai memenangkan perang Pasifik.

Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Lama

Pada masa awal kemerdekaan perekonomian Indonesia amatlah buruk antara lain disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi karena pada saat itu indonesia menggunakan 4 mata uang, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga penyebab lain adalah adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI, kosongnya kas negara akibat penjajahan, eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Ø Perekonomian Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal

Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

a) Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.

b) Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.

c) Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.

d) Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.

e) Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

Ø Perekonomian Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :

a) Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut : Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.

b) Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.

c) Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. ini juga salah satu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain. Sehingga pada masa itu sistem yang dipergunakan masih belum cukup efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, malah memunculkan beberapa masalah baru.

Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Baru

Setelah jatuhnya masa pemerintahan presiden Soekarno dan digantikan oleh presiden Soeharto, Pada masa ini perbaikan di bidang ekonomi dan politik adalah prioritas utama. Program pemerintahan saat itu berorientasi pada usaha mengontrol laju inflasi yang menjadi warisan dari pemerintahan sebelumnya, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun.

Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salah satu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini adalah awal era Keynes di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah mulai berkiblat pada teori-teori Keynesian.

Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun).

Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah.

Pada awal pemerintahannya usaha – usaha yang dilakukan sangat berhasil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun dibalik itu dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.

Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Reformasi

Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.

Ø Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri

Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :

a) Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

b) Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.

Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.

Ø Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.

Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.

Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.

Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.

Sistem ekonomi Indonesia sebagai sintesa kapitalisme dan sosialisme

Menurut beberapa pengamat sistem perekonomian Indonesia merupakan percampuran antara sistem kapitalisme dan sosialisme,namun bukan berarti menyingkirkan aspek – aspek lain yang membangun sistem perekonomian Indonesia. Dengan mengadopsi kebaikan – kebaikan yang ada pada 2 sistem tersebut maka terbentuklah sistem perekonomian dindonesia yang disebut sistem ekonomi pancasila. Tentunya dalam pembentukannya ada bongkar-pasang untuk mendapatkan kesesuaian. Individualisme vs kolektivisme. Dengan memadukan dua unsur ini maka yang ada dalam sistem Indonesia adalah bukan individualisme dan bukan pula kolektivisme. Dalam perekonomian Indonesia ada individualisme, namun karena telah di batasi kolektivisme maka individualisme ini tidak segarang aslinya. Sentralisai dan swastanisai. Peran negara dalam sistem perekonomian Indonesia memang sentral, namun hal itu tidak menjadikannya seperti sentralisme yang ada di negara-negara sosialisme, lagi-lagi hal ini karena hasil sintesa antara individulisme dan kolektivisme.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari sejarah sistem perekonomian di Indonesia sejak zaman sejarah hingga reformasi adalah

1. Semakin Meningkatnya Mutu Perekonomian Di Indonesia, terdapat inflasi naik turunnya perekonomian di Indonesia

2. Dilihat dari latar belakang sejarah, Indonesia menganut sistem Ekonomi yang berasaskan kekeluargaan .

3. Dasar sistem ekonomi Indonesia dimuat dalam UUD 1945 pasal 33

4. Seiring perkembangan zaman, sistem ekonomi di Indonesia condong ke Barat

5. Perekonomian di Indonesia cenderung berubah-ubah dari setiap pemimpin yang memimpin Negara.

Daftar Pustaka :

http://p4hrul.wordpress.com/2011/02/18/sejarah-dan-sistem-ekonomi-indonesia/

http://dewi-susanti13.blogspot.com/2011/02/perkembangan-sistem-ekonomi-indonesia.html

http://febiaziza070809.blogspot.com/2011/03/perkembangan-sistem-perekonomian.html