Selasa, 28 April 2015

EKONOMI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN REALITAS


BAB I
PENDAHULUAN
            Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Tetapi realitasnya hukum di Indonesia masih sangatlah lemah. Misalnya dalam penegakan keadilan antara rakyat kecil yang tidak memiliki uang namun hukum tetap lah berlaku, sedangkan bagi yang memiliki harta(kaya), hukum seperti tidak berlaku.  Nah, karna adanya hukum kita bisa menciptakan keadilan tanpa memandang yang kaya dan yang miskin, sehingga dapat menyejahterakan masyarakat.
            Perekonomian di Indonesia juga tidak akan maju kalau dimana kondisi bangsa belum efisien, maka akan susah membangun perekonomian Indonesia. Tetapi kalau kondisi bangsa yang efisien dan mengikuti peraturan yang belaku, maka perekonomian Indonesia menjadi mudah untuk melaksanakan tujuan pembangunan ekonomi di ndonesia.


BAB II
PEMBAHASAN


EKONOMI INDONESIA DALAM HUKUM.

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlah yang terbatas.
            Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat.
            Hukum Ekonomi Indonesia juga harus mampu memegang amanat UUD 1945 (amandemen) pasal 27 ayat (2) yang berisi : “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Negara juga memiliki kewajiban untuk mensejahteraan rakyatnya, sehingga perekonomian harus dapat mensejahterakan seluruh rakyat, sementara fakir miskin dan anak yang terlantar juga perlu dipelihara oleh Negara. Negara perlu membuat iklim yang kondusif bagi usaha dan bagi masyarakat yang tidak mampu dapat diberdayakan. Sementara yang memang tidak dapat berdaya seperti orang sakit, cacat perlu diberi jaminan sosial (Pasal 34 UUD 1945). Tugas negara ini dalam kondisi sekarang tidaklah mudah dimana kemampuan keuangan pemerintah sendiri juga terbatas. Konsep perekonomian yang baik perlu dilaksanakan.
            Sistem ekonomi di Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila yang lahir dalam jantung bangsa yakni Pancasila dan UUD-45 beserta tafsirannya. Karena itu, sistem ekonomi Pancasila bersumber langsung dari Pancasila khususnya sila kelima, yaitu : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan amanat Pasal 27 ayat (2), Pasal 33-34 UUD-45 (Amandemen ke 4). Sila kelima ini menjelaskan bahwa semua orientasi berbangsa dan bernegara, politik ekonomi, hukum, sosial dan budaya, adalah dijiwai semangat keadilan menyeluruh dan diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia. demikian, keberadaan sistem Ekonomi Pancasila sudah ada dengan Pancasila sebagai landasan idiilnya dan UUD1945 sebagai landasan konstitusionalnya.
            Dalam pembangunan ekonomi akan sangat berpengaruh pada perkembangan Hukum dan Perkembangan bidang ekonomi yang keduanya tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa dilandasi oleh Peraturan Perundangan-undangan yang baik. Pengaturan hukum berkaitan erat dengan pembangunan pada umumnya dan khususnya bagi pembangunan ekonomi.
            Dengan demikian diperlukan adanya peranan hukum yang bertujuan untuk mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi sehingga dalam kegiatan ekonomi dapat memajukan dan mensejeahterakan seluruh masyarakat. Karena adanya hukum yang berlaku, bukan tetapi hukum itu hanya dapat membatasi dan menekan saja masyarakat, tetapi sebenarnya memberi kesempatan kepada masyarakat untuk adanya dorongan perubahan kegiatan perekonomian yang lebih maju lagi.


EKONOMI INDONESIA DALAM REALITAS

Di tahun 1998  ekonomi Indonesia mengalami masa dimana titik kestabilan ekonomi Indonesia mencapai titik terendah. Krisis moneter yang menghantam hampir di semua negara asia pasifik menyebabkan kestabilan ekonomi dunia sedikit terganggu. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami dampak sangat parah pada bidang ekonominya. Nilai dolar pada tahun ini melonjak sangat jauh dari sebelum krisis moneter menghantam Indonesia
Perekonomian indoneia sudah berjalan satu dasawarsa, tetapi pada kenyataannya  Indonesia belum juga keluar dari krisis moneter. Sehingga realitas perekonomian bukannya semakin membaik tapi semakin memburuk. Kemudian system Indonesia berubah pada saat pememerintaah berganti Presiden ke-6 oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Basis ekonomi yang berorientasi pada broad-based economy yang memprioritaskan pada komoditas ekspor ternyata tidak mampu memberikan surplus ekonomi.
Kelahiran globalisme yang akhirnya memaksa Indonesia juga untuk terjun ke dalam perdagangan bebas, hampir semuanya dikuasai oleh asing. Lihat juga betapa pengaruh asing telah mencengkram pasar di Indonesia. Dengan kekuatan modal asing juga hypermarket seperti Carefour didirikan. Dengan berdirinya hypermarket-hypermarket tersebut menandakan terancamnya usaha rakyat yang terdapat dalam pasar tradisional. Kita juga dapat menyaksikan bagaimana pasar-pasar digusur atau dibakar dengan sengaja untuk mendirikan pasar global di bekas pasar tradisional yang digusur atau dibakar tadi. Semakin banyaknya juga peminat yang dating ke hypermarket dibandingkan pasar tradisional.
Tetapi bukan Indonesia namanya jika tidak ada ketimpangan sosial karena hasil dari sistem ekonomi yang bobrok. Lihat bagaimana sistem yang dipakai sekarang, kalau dulu kita dikenalkan dalam sejarah bahwa Indonesia dalam melakukan perdagangan melakukan barter (tukar-menukar), namun realitasnya sekarang semua itu tergantikan oleh sistem perdagangan yang menjual negara demi uang.



BAB III
KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas sudah tergambar bahwa perekonomian ekonomi dalam hukum sudah berjalan dengan baik yang kedepannya dengan adanya hukum dapat menyejahterakan dan memajukan masyarakat Indonesia, tetapi semua bebanding tebalik. Sedangakan Ekonomi dalam realitas sekarang ini sangat rapuh, karena system globalisasi yang mengacu pada uang dan system yang lama semakin terpuruk.
            Maka dari itu kita sebagai penerus bangsa harus menekankan hukum yang berlaku di Indonesia untuk membangun perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi, agar rakyat Indonesia tidak hanyut dalam keterpurukan yang panjang. Sehingga kita harus mengikuti peraturan hukum yang berlaku dengan tertib dan sesuai tujuan.


SUMBER:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar